SASAPTON.COM-1.200 nelayan pesisir di Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini merupakan bentuk bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, dengan seluruh biaya iuran selama satu tahun ditanggung sepenuhnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pratama Dinas Perikanan (Diskan) Pandeglang, Hernika Simanjuntak menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap para nelayan yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.
“Pekerjaan nelayan tidak mudah dan sangat rawan kecelakaan, terutama karena faktor cuaca ekstrem. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa bekerja lebih tenang karena sudah memiliki jaminan perlindungan,” katanya.
Menurut Hernika, kuota 1.200 penerima manfaat ditentukan berdasarkan data Kartu Kusuka yang telah diverifikasi DKP Provinsi dan diverifikasi ulang BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan yang belum terdaftar akan diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
aat ini, Diskan Pandeglang sedang melengkapi berkas administrasi, termasuk nama ibu kandung, besaran upah bulanan, dan nomor ponsel calon penerima. Setelah data lengkap, usulan akan dikirim ke DKP Provinsi Banten untuk diproses lebih lanjut.
“Setelah disetujui, akan dilakukan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini berlaku selama satu tahun dengan iuran sepenuhnya ditanggung Pemprov Banten. Setelah masa bantuan berakhir, nelayan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri,” jelasnya.
Sebelumnya, Diskan Pandeglang juga telah melakukan sosialisasi pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dengan menggandeng pihak BPJS secara langsung.
Dukungan terhadap program ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Pandeglang, Habibi Arafat, yang menilai langkah tersebut sangat penting untuk melindungi nelayan.
“Profesi nelayan memiliki risiko tinggi. Jadi program ini memang sangat layak didukung. Kami juga mendorong agar data penerima benar-benar valid supaya bantuan tepat sasaran,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Politikus muda itu menegaskan Komisi II DPRD DPRD Pandeglang akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan menyentuh seluruh nelayan yang memenuhi syarat. “Kami akan mendukung penuh dan mendorong prosesnya agar lebih cepat. Jangan sampai program bagus seperti ini berhenti di tengah jalan,” pungkas Habibi.(Red).
